Terbitnya Perizinan Transmart Dinilai Penuh Kejanggalan

Rabu, 03 Juli 2019 00:54 Dede Hadiyana Parlemen

Terbitnya Perizinan Transmart Dinilai Penuh Kejanggalan


Koropak.co.id - Mewakili Komunitas Pemerhati Kebijakan (KOMPAK), Ketua GMBI Tasikmalaya Dede Sukmajaya mengatakan hasil audiensi terkait perizinan operasional dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Transmart Tasikmalaya yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa (2/7/2019), sangat mengecewakan.

"Dari hasil audiensi ini kami benar-benar kecewa. Terlebih, dari semua keterangan yang disampaikan oleh dinas terkait kepada kami, sama sekali tidak mencapai pada substansi yang dimaksud," ujarnya.

Dede menuturkan, masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang belum dipenuhi dalam penerbitan izin Transmart Tasikmalaya menjadi persoalan yang dipertanyakan KOMPAK selama ini dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan atas pembangunan Transmart Tasikmalaya.

 

Koropak.co.id - Terbitnya Perizinan Transmart Dinilai Penuh Kejanggalan 3

 

Baca : Soal Perizinan Transmart, Dewan Segera Panggil Dinas Perizinan

 

"Atas kekecewaan ini, kami akan melakukan rapat kembali dan mengevaluasi untuk menindaklanjuti perkara kronis yang selalu menjadi permasalahan di Pemerintah Kota Tasikmalaya baik itu melakukan aksi lanjutan ataupun pelaporan. Namun yang jelas, untuk sementara kami menganggap bahwa perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Transmart itu bodong atau tidak sah menurut hukum yang berlaku," katanya.

Ditambah Dede, KOMPAK menuntut dewan untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut dan harus segera ditindaklanjuti, seperti dengan membentuk pansus untuk membahas permasalahan agar tidak berimbas kepada permasalahan lainnya.

 

Koropak.co.id - Terbitnya Perizinan Transmart Dinilai Penuh Kejanggalan 2

 

Baca : Dewan Nilai Pemerintah Tidak Proporsional Dalam Tupoksi

Sementara itu, menanggapi tuntutan KOMPAK, Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, SH menuturkan apa yang disampaikan audien, akan menjadi sebuah catatan bahwa pemerintah dalam permasalahan ini tidak proporsional dalam melaksanakan tugasnya.

"Ini akan menjadi catatan kami ke depan, karena jika Transmart dianggap tidak memenuhi syarat, terutama dari proses izin awal yang tidak dipenuhi, harus dicarikan solusi lain. Tidak mungkin kan jika bangunan itu dibongkar. Akan tetapi jika berbicara hukum, memang pemerintah harus tegas agar menjadi efek jera bagi perusahaan lainnya," ucapnya.

Dewan, ucap Dodo, akan membuat rekomendasi kepada pemerintah terkait ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian dari pemerintah juga menjadi bagian pengawasan dewan dan bahan evaluasi ke depan.*

 

Baca : Dinilai Janggal, Dewan Dicecar Pertanyaan Perizinan Transmart

Lihat videonya : Dewan Terima Keluhan Soal Perizinan Transmart Tasikmalaya