Banyak Kasus Hukum Menjerat Kepala Desa, Bukti Lemah Pengawasan

Kamis, 04 Juli 2019 18:13 D. Farhan Kamil Desa

Banyak Kasus Hukum Menjerat Kepala Desa, Bukti Lemah Pengawasan

 

Koropak.co.id - Tindak lanjut penandatangani kesepahaman (MoU) tentang gerakan sadar hukum berbasis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada bulan April 2019 lalu, Pemerintah Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja, menggelar acara penyuluhan hukum dan sosialisasi MoU Gerakan Desa Sadar Hukum Berbasis APS, bersama LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya di Gedung Serbaguna Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Kamis (4/7/2019).

"Ya ini sebagai tindak lanjut penandatangan MoU Desa Sadar Hukum pada beberapa bulan lalu. Hari ini kita mulai pertajam pemahaman-pemahaman hukum baik dari segi administrasi maupun urusan tata negara bagi aparatur pemerintah desa agar ke depan tidak ada lagi aparat desa yang terjerat persoalan hukum," kata Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofik.

 

Baca : Kades di Kabupaten Tasikmalaya Dijebloskan Ke Penjara

 

Menurutnya, dari beberapa kasus hukum yang menyeret kepala desa, akar permasalahannya berawal dari ketidakpahaman kepala desa dan jajarannya terhadap hukum dan aturan tata kelola dan pengadministrasian anggaran. Di samping itu juga, dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat dan instansi terkait yakni DPMDPAKB.

"Kita hadir di sini untuk membantu pemerintah desa mencari solusi kaitan bagaimana tata kelola keuangan dan administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum," ucapnya.

Ditambahkan, melalui MoU ini juga LBH Ansor akan berusaha membentuk paralegal sebagai pendamping kepala desa yang mengerti tentang implementasi seluruh aturan atau perundang-undangan desa dan kemudian akan menempati PosBaKum (Pos Bantuan Hukum) di desa yang bersangkutan. "Paralalegal ini juga nantinya berfungsi untuk membantu masyarakat desa yang awam terhadap praktik hukum," ujarnya.

 

Koropak.co.id - Desa Sukasukur Gelar Penyuluhan Hukum (2)

 

 

Baca : Banyak Kepala Desa Tak Paham Aturan Kelola Dana Desa

 

Sementara itu Kepala Desa Sukasukur, Agus Santani mengaku butuh pemahaman yang lebih luas terkait praktik hukum seiring dengan semakin berkembangnya aturan di desa.

"Kami berkomitmen menghormati dan mentaati setiap aturan yang ada, maka melalui MoU dengan LBH Ansor ini diharapkan ke depan lebih baik dalam menjalankan seluruh amanah Undang-Undang demi pembangunan desa yang lebih maju," kata Agus.

Ia juga mengakui, aturan dalam hal tata kelola keuangan dan administrasi desa hari ini semakin ketat. Tetapi sistem tidak berubah.

"Terlalu luas jika harus membeberkan bagaimana sistem tersebut," ujarnya saat diminta menjelaskan sistem.*

 

Baca : LBH Ansor Berikan Pendampingan Hukum

 


Berita Terkait