Banyak Kepala Desa Tak Paham Aturan Kelola Dana Desa

Kamis, 04 Juli 2019 22:43 D. Farhan Kamil Desa

Banyak Kepala Desa Tak Paham Aturan Kelola Dana Desa

 

Koropak.co.id - Dari sekian banyak kasus hukum di desa-desa yang menjadi aduan masyarakat kepada pihak penegak hukum, rata-rata persoalannya berawal dari minimnya pemahaman kepala desa dan aparatur pemerintah desa terhadap hukum atau aturan, baik dari sisi tata negara maupun administrasi pemerintahan desa.

Kondisi seperti itu diperparah dengan jalinan komunikasi yang sangat miskin yang seyogyanya dibangun secara intensif dan masif oleh kepala desa baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun dengan masyarakat.

"Beberapa kali kita mendapat kasus dan menerima pengaduan masyarakat terkait desa yang dinilai bermasalah. Setelah dikaji, titik yang sama yakni Kades tidak cakap berkomunikasi jauh sebelum melaksanakan amanah anggaran yang harus dialokasikan untuk pembangunan," kata Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Pribadi Atma, seusai membuka sekaligus pemateri acara penyuluhan hukum dan sosialisasi MoU Gerakan Desa Sadar Hukum berbasis APS (Alternatif penyelesaian sengketa) bersama LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya di Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja, Kamis (4/7/2019).

 

Koropak.co.id - Banyak Kepala Desa Tak Paham Aturan Kelola Dana Desa (2)

 

Baca : Bupati Ajak Kades Rangkul Masyarakat

Meskipun tidak disebutkan nama desanya, Kasat Reskrim menyebutkan, salah satu contoh kasus yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Tasikmalaya belum lama ini, masyarakat menduga telah terjadi penyimpangan anggaran desa dengan cara proyek pekerjaan dilaksanakan oleh kades secara tertutup dan terkesan sendiri.

"Sangat kentara, bagaimana situasi di desa tersebut dan kita menilai telah terjadi kevakuman komunikasi. Maka kita mendorong kepada seluruh Kades agar membuka diri dan lebih transparan dengan membuka komunikasi lebih baik dengan BPD sebagai parlemen desa dan masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan bahkan fitnah dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan," ujarnya.


Baca : Bupati Ade Minta Kades dan BPD Harmonis

Urusan keuangan itu sangat sensitif. "Kades harus proaktif dengan warganya, membangun komunikasi dan musyawarah. Fungsikan seluruh aparaturnya dalam menjalin komunikasi dengan warga," ucapnya. Seraya mengucapkan apresiasi terhadap gerakan LBH Ansor Kabupaten Taskmalaya, untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan hukum terhadap desa.

"Diharapkan aparatur pemerintahan desa lebih melek ilmu dan aturan serta hukum-hukum yang berlaku agar terhindar dari masalah hukum serta yang paling utama adalah terwujudnya pembangunan yang baik dan transparan," kata Pribadi.*

 

Baca : Banyak Kasus HukumH Menjerat Kepala Desa Bukti Lemah Pengawasan


Berita Terkait