Bantuan Tak Tepat Sasaran, Angka Kemiskinan Sulit Turun

Minggu, 07 Juli 2019 21:41 D. Farhan Kamil Parlemen

Bantuan Tak Tepat Sasaran, Angka Kemiskinan Sulit Turun

 

Koropak.co.id - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ami Fahmi mengatakan, sejak tahun 2017 pihaknya telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan pendataan dan memutakhirkan data penduduk miskin secara bertahap, meski ia tahu jika Dinas Sosial tetap berdalih bahwa pendataan dan pemutakhiran harus dilakukan serempak alias tidak parsial karena akan hangus di sistem server pusat.

Dan faktanya, pada tahun berikutnya saat program bantuan dari pemerintah pusat mulai dilaksanakan, data kemiskinan yang digunakan tetap sesuai basis data terpadu hasil sensus tahun 2011.

"Kita sudah cukup lama menunggu perubahan bahkan bosan dengan program-program pro foor yang kerap digaungkan pemerintah melalui SIKS-NG tetapi outputnya tidak jelas," kata Ami, Minggu (7/7/2019).


Baca : Data Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tidak Up To Date


Disebutkan, pada akhir tahun 2018 lalu pihaknya melakukan konsultasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan hasilnya cukup mencengangkan, bahwa pemerintah daerah memiliki kesempatan seluas luasnya untuk updating data penduduk sekalipun hanya perubahan lima KK misalnya, tetap harus dilayani demi ketepatan sasaran program-program bantuan kemiskinan seperti BPNT atau PKH.

"Tahun ini kita dorong kepala daerah, agar mengeluarkan Peraturan Bupati yang ada klausul membolehkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk operasional updating data fakir miskin. Hal ini untuk menjawab persolan desa yang belum siap melakukan pendataan penduduk akibat tidak memiliki biaya operasional. Termasuk sebagai solusi bagi Dinsos yang kerap mengeluhkan minimnya anggaran pendataan. Mudah-mudahan dengan adanya dana khusus pendataan penduduk, persoalan pembagian bantuan kemiskinan dalam hal ketidaktepatan sasaran, tidak lagi terjadi," ujarnya.

 

 

Koropak.co.id - Bantuan Tak Tepat Sasaran, Angka Kemiskinan Sulit Turun (2)

 


Baca : Ketidakjelasan Data Warga Miskin Rugikan Masyarakat


Ditambahkan, jika data sudah di-update dan disahkan di tingkat desa, maka Desa harus segara menggelar musyawarah desa berkaitan dengan data-data hasil update.

"Musyawarah Desa itu kan sebagai suatu kewajiban desa yang tidak dapat ditinggalkan sekaligus agar updating data tidak menjadi mubah. Kita tinggal lihat apakah kemudian Dinsos melakukan update data ke pusat atau tidak. Tahun ini diharapkan sudah selesai," tutur Ami.

Ditambahkan, dengan adanya update data maka secara otomatis data peserta Jamkesmas akan ikut tersortir. "Sudah menjadi rahasia umum, jika di beberapa wilayah ada peserta Jamkesmas yang padahal ia sudah berkemampuan/sejahtera secara eknomi.

"Hingga hari ini penerima bantuan jaminan kesehatan melalui APBN itu sekitar 700 ribu jiwa dan dari APBD Kabupaten Tasikmalaya sekitar 200 ribu jiwa. Jika dikalkulasi maka 900 ribu jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya atau setengah penduduk Kabupaten Tasikmalaya itu miskin. Dan disaat jumlah penerima Jamkesmas itu besar, penerima Jamkesda pun masih ada. Gak Percaya jika masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang berkemampuan secara ekonomi, rela melabeli dirinya sebagai warga miskin," ucapnya.*

 

Baca : Bupati Tasikmalaya Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Lihat : Bakti Sosial BPN Uluran Tangan Bantu Warga Pra-Sejahtera