Ada Warga Meninggal Masih Terdata Penerima Bantuan

Senin, 08 Juli 2019 09:24 D. Farhan Kamil Desa

Ada Warga Meninggal Masih Terdata Penerima Bantuan

 

 

Koropak.co.id - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Tasikmalaya berencana mendatangi Kementrian Sosial RI untuk mengklarifikasi persoalan aturan tentang data kemiskinan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Kabupaten Tasikmalaya, Panji Permana, SH mengatakan, sangat prihatin dengan data kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mutakhir, sehingga fenomena karut marut penerima bantuan pemerintah pusat hari ini, masih cukup dirasakan dan menjadi beban bagi para Kepala desa, ketua RT maupun RW yang kerap menjadi sasaran kemarahan publik akibat salah sasaran pembagian bantuan.

"Diakui atau tidak data kemiskinan yang digunakan hari ini adalah data sensus tahun 2011. Sehingga wajar jika dalam aplikasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga Jaminan Kesehatan, masih saja menuai masalah dalam hal sasaran penerima," kata Panji kepada Koropak, Minggu (7/7/2019).


Baca : Bupati Tasikmalaya Butuh Kerja Bareng Desa

Padahal kata dia, sejumlah kepala desa termasuk di Desanya pernah melakukan pendataan penduduk miskin pada tahun 2017 dan telah dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya.

"Lagi-lagi data penduduk miskin yang digunakan tetap mengacu ke data 2011. Ironis memang ketika kita konfirmasi ke Dinas Sosial, mereka berdalih soal aturan. Jadi apa fungsi program-program pemutakhiran data penduduk miskin selama ini jika dalam realisasinya tetap mengacu ke data yang sudah sebagian besar kadaluarsa. Kita sering menyaksikan ada saja nama penerima bantuan kemiskinan yang ada dalam daftar itu adalah orang yang sudah meninggal atau sudah berkecukupan secara ekonomi," ujarnya.

 

Baca : Program Tasik Caang Prioritaskan Terangi Jalan Desa

Karena persoalan itu juga tambah Panji, belum lama ini APDESI telah melaporkan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama Dinas Sosial untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Dalam waktu dekat kita sudah berencana mendatangi Kemensos RI serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk menggali informasi tentang akar persoalan terkait data kemiskinan," ucapnya.

APDESI juga berharap kepada Bupati Tasikmalaya agar segera mengeluarkan instruksi atau surat edaran termasuk kejelasan sumber anggarannya, agar seluruh camat memerintahkan para kepala desa melakukan updating data penduduk.

Pendataan penduduk itu juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keinginan bupati yakni "Tasikmalaya Caang" dengan pemasangan penerangan jalan umum (PJU). Sehingga akan jelas berapa jumlah penduduk yang memasang KWH meter yang setiap bulannya membayar PJU dalam tagihan listrik.

"Tahun 2019 ini, APDESI akan mengawal sejauh mana Dinas Sosial melakukan updating data penduduk miskin ke data pusat," ujarnya.*


Baca : Bantuan Tak Tepat Sasaran Angka Kemiskinan Sulit Turun