Waspada Jerat Hukum, Kades Baru Mesti Paham Tata Kelola pemerintahan

Jum'at, 12 Juli 2019 18:04 D. Farhan Kamil Desa

Waspada Jerat Hukum, Kades Baru Mesti Paham Tata Kelola pemerintahan

 

Koropak.co.id - Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tasikmalaya, Panji Permana mengakui, faktor penyebab lemahnya pemahaman para kepala desa (kades) terhadap tata kelola pemerintahan termasuk soal administrasi keuangan desa, salah satunya akibat kurangnya pembinaan atau pelatihan serta bimbingan dan penyuluhan terhadap kepala desa yang sejatinya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain roda pemerintah desa menjadi tidak sehat, lemahnya pemahaman Kades terhadap aturan dan teknis tata kelola pemerintahan desa, termasuk pemahaman hukum dan aturan, menjadikan sebuah kewajaran ketika banyak desa pada akhirnya berurusan dengan hukum.

"Di titik inilah, pembangunan desa menjadi tidak berkualitas, atau bahkan tidak jelas. Sedangkan pembangunan desa menjadi soko guru kemajuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya," tutur Panji, Jumat (12/7/2019).

 

Baca : Kades di Kabupaten Tasikmalaya Dijebloskan ke Penjara

 

Oleh karena itu, kata Panji, pemerintah daerah harus hadir untuk mengobati dan secara rutin memberikan bimbingan, arahan dan atau penyuluhan kepada para kepala desa serta perangkat di dalamnya. 

"Terutama para kepala desa baru yang sama sekali belum mengantongi pengalaman dalam berorganisasi maupun dalam manajerial pemerintah desa," ucapnya.

Jika pemerintah beralasan tidak memiliki anggaran untuk melakukan pembinaan atau penyuluhan, maka sebenarnya anggaran di desa itu masih sangat dimungkinkan untuk di sisihkan.

"Kita siap menyisihkan anggaran dari alokasi dana desa, asalkan ada instruksi pemerintah sebagai landasan hukum kita dalam mengeluarkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pendampingan. Kita akan sangat menyambut jika pemerintah daerah turun langsung melakukan pembinaan terutama bagi kades baru dan tahun ini ada sekitar dua ratusan kades baru," tutur Panji.

Tidak sampai di situ, pengawasan dari pihak pemerintah menjadi salah satu kunci dan keberhasilan pembangunan di desa.*

 

Baca : Banyak Kasus Hukum Menjerat Kepala Desa, Bukti Lemah Pengawasan

 


Berita Terkait