Banyak Kades Korupsi Dana Desa, Dewan Wanti-Wanti Lurah

Jum'at, 19 Juli 2019 13:27 Clara Aditia Parlemen

Banyak Kades Korupsi Dana Desa, Dewan Wanti-Wanti Lurah

 

Koropak.co.id - Dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020, yang digelar di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata, Indihiang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (19/7/2019) malam, DPRD Kota Tasikmalaya mewanti-wanti agar para lurah se-Kota Tasikmalaya lebih berhati-hati dalam mengelola Dana Kelurahan.

"Seperti kita ketahui, di Kabupaten Tasikmalaya ada kepala desa yang terjerat hukum akibat tersandung kasus dana desa. Bukan kita menakut-nakuti, kita berharap kasus tersebut tidak terjadi di Kota Tasikmalaya," kata Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Nurul Awalin.

Jadi, ucap Nurul, para lurah harus cerdas dalam mengelola anggaran dana kelurahan tersebut.

Dikatakan Nurul, anggaran yang dialokasikan untuk kelurahan sangat besar, total mencapai Rp 96,3 milyar. Hal itu merunut pada aturan yang harus mengalokasikan sebanyak 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK.

"Kita ingin para Lurah menyiapkan rencana pelaksanaan anggaran sebaik mungkin sehingga output dalam konteks pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan bisa tercapai," ujarnya.

 

Koropak.co.id - Banyak Kades Korupsi Dana Desa, Dewan Wanti-Wanti Lurah (3)

 

Baca : Peningkatan Pendapatan Kota Tasikmalaya Jadi Sorotan Dewan

 

Nurul juga berpesan kepada perangkat daerah, dalam hal ini jajaran OPD di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya, untuk dapat menyiapkan dan melaksanakan program-programnya dengan baik.

"Dalam pembahasan KUA PPAS nanti, kita akan panggil Kepala Dinas, juga para Lurah. Kita ingin mereka menguasai betul anggaran yang sudah diajukan. Nanti, jika hasil pembahasan kami, kejelasan outputnya tidak dapat kami temui, maka usulan alokasi anggaran tersebut akan kami tandai, dan dapat kami alihkan ke anggaran lain yang lebih jelas prosesnya, programnya, dan outputnya," tutur Nurul.

Memang, kata Nurul, jika melihat proyeksi anggaran tahun 2020 yang sangat besar, sejalan dengan besarnya permasalahan yang harus dituntaskan, sebagaimana rancangan prioritas pembangunan yang telah disampaikan Walikota Tasikmalaya.

"Namun, jika permasalahan dan program-program tersebut tidak bisa diselesaikan oleh dinas dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka perkenankan kami memecahkannya bersama Walikota dan Wakil Walikota," katanya.*

 



 


Berita Terkait