Permohonan PHPU Partai Berkarya Telah Dicabut DPP

Senin, 22 Juli 2019 23:06 D. Farhan Kamil Daerah

Permohonan PHPU Partai Berkarya Telah Dicabut DPP


Koropak.co.id - Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Data dan Informasi Ai Rohmawati mengatakan, meninjau putusan MK dalam perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, yang ditetapkan hakim konstitusi yang diketuai Anwar Usman pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Senin (22/7/2019) jam 13.39 WIB, tidak ditemukan permohonan perkara PHPU yang diajukan Partai Berkarya dengan lokus Kabupaten Tasikmalaya.

Sekalipun ada permohonan dari Partai Berkarya tentang perkara PHPU, tetapi lokusnya di Sulawesi Selatan dan itu sudah dicabut DPP Partai Berkarya seperti halnya untuk lokus Jawa Barat, sehingga dalam persidangan MK pemohon (Partai Berkarya) tidak hadir.

"Ini menegaskan bahwa edaran KPU RI sebagai dasar KPU di daerah yang tidak terdapat perkara PHPU-nya, untuk segera melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, sudah benar," kata Ai.


Baca : KPU Kabupaten Tasikmalaya Menggelar Rapat Pleno Penetapan Calon

Menurutnya, anggapan Partai Berkarya Kabupaten Tasikmalaya bahwa KPU kabupaten Tasikmalaya abai aturan, merupakan tuduhan tidak berdasar. "Apa yang kami lakukan (pleno terbuka), sudah sesuai dengan ketentuan KPU RI. Nanti akan kita jelaskan semuanya," tutur Ai.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin menegaskan, rapat pleno terbuka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan surat KPU RI nomor 1037/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 perihal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, tertanggal 17 Juli 2019.


Baca : Partai Berkarya Lakukan Protes Ke KPU Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan surat tersebut, KPU RI telah menerima surat Panitera MK RI nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang menjelaskan tentang registrasi perkara yang diajukan parpol selaku pemohon beserta lokus permohonan untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana daftar perkara PHPU legislatif di MK.

"Ini menegaskan bahwa edaran KPU RI sebagai dasar KPU di daerah yang tidak terdapat perkara PHPU-nya, untuk segera melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, sudah benar," kata Ai.*

 

Baca : Partai Berkarya Tuntut Batalkan Hasil Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya