Penertiban PKL Dampak Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Selasa, 13 Agustus 2019 18:56 Clara Aditia Parlemen

Penertiban PKL Dampak Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - DPRD Kota Tasikmalaya mengapresiasi usulan PKL yang berdagang di sekitar batu andesit Taman Kota Tasikmalaya untuk direlokasi ke Gedung Eks Pemkab Tasikmalaya. Dalam audiensi yang digelar di Ruang Banmus DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (13/8/2019) ratusan pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Masyarakat Kota Tasikmalaya (Pepmatas) mengeluhkan nasibnya yang sudah hampir 2 minggu tidak berjualan seiring dengan penertiban kawasan batu andesit Taman Kota Tasikmalaya dari para PKL.

Penertiban tersebut merupakan dampak kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memberlakukan jalur baru di pusat kota, tepatnya di jalan andesit yang berada di antara Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya yang sebelumnya difungsikan sebagai pedestrian.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ir. Tjahja Wandawa menuturkan masalah penertiban PKL yang ada di batu andesit merupakan dampak dari inkonsistensi kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang awalnya menutup jalan dan menjadikannya pedestrian dengan dibangun batu andesit.

"Kala itu, PKL yang berjualan baru satu sampai dua pedagang tapi tidak ditertibkan oleh pemerintah. Barulah setelah semrawut ditertibkan dan dirubah lagi fungsinya jadi jalan kembali. Harusnya dalam menertibkan PKL, pemerintah turut memberikan solusinya," katanya.

 

 

Koropak.co.id - Penertiban PKL Dampak Inkonsistensi Kebijakan Pemkot Tasikmalaya (2)

 

Baca : Penataan PKL Cihideung Jalan Di Tempat

 

Ditambahkan Tjahja, PKL juga harus bisa menerima relokasi sementara dari batu andesit ke jalur yang berada di depan Gedung Eks Pemkab Tasikmalaya yang telah dialokasikan untuk PKL yang berjualan di area batu andesit, sembari menunggu pembangunan Gedung Eks Pemkab Tasikmalaya menjadi Gedung PKL.

"Gedung Eks Pemkab Tasikmalaya dibuatkan grand design gedung berlantai 6 yang dapat menampung PKL dan parkir kendaraan masyarakat yang akan berbelanja ke kawasan HZ Mustofa. Hal itu seiring dengan sterilisasi jalur tersebut dari kendaraan, sehingga nantinya masuk ke jalur HZ Mustofa seperti masuk ke kawasan Malioboro Yogyakarta," katanya.

Usulan memakai Gedung Eks Pemkab Tasikmalaya, kata Tjahja, sebetulnya sudah disampaikan dewan sejak lama, khususnya dalam upaya relokasi PKL yang ada di kawasan Cihideung. Namun, tidak kunjung ditindaklanjuti.

"Makanya, ketika sekarang ada usulan dari para pedagangnya sendiri untuk direlokasi ke Gedung Eks Pemkab, hal itu sangat sejalan dengan wacana pemerintah," ujarnya.

Adapun kecemburuan PKL yang berjualan di kawasan batu andesit yang ditertibkan terhadap PKL Cihideung yang tak kunjung ditertibkan walau sedemikian rupa semrawutnya, dinilai Tjahja merupakan hal yang wajar.

"Toh, wacana relokasi PKL Cihideung itu sudah sangat lama sekali mengemuka tapi tidak kunjung selesai. Saya juga tidak tahu inti permasalahannya ada di mana karena sebetulnya sudah tingal dieksekusi. Pemkot Tasikmalaya sendiri beralasan karena belum ada tempat untuk merelokasinya. Baru sekarang ini Walikota merencanakan akan merelokasi PKL ke Gedung Eks Pemkab," ujarnya.*

 

Baca pula : Siapkan Relokasi PKL, Dewan akan hubungi Bupati Tasikmalaya

 

 


Berita Terkait