Implementasi Wisata Integrasi Butuh Komitmen dan Tanggungjawab

Selasa, 13 Agustus 2019 22:39 Erni Nur'aeni Daerah

Implementasi Wisata Integrasi Butuh Komitmen dan Tanggungjawab


Koropak.co.id - Ketua Komunitas Cermin Tasikmalaya Ashmansyah Timutiah yang akrab disapa kang Acong mengatakan adanya kerjasama wisata terintegrasi diharapkan bukan hanya sekedar ceremony tanpa adanya tindakan yang nyata, tapi perlu komitmen serius dalam pengaplikasian di lapangan.

Demikian disampaikan Acong selepas menghadiri penandatanganan MoU "One Stop East Preanger Tourism" oleh 6 kepala daerah di Priangan Timur yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Jalan Sutisna Senjaya Nomor 19 Tawang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019)

"Untuk mendukung pariwisata terintegrasi tidak hanya mesti didukung oleh pemerintah namun semua pihak, termasuk komunitas serta seniman di masing-masing daerah untuk meningkatkan pariwisata dengan nilai-nilai kebudayaan.

"Perlu dipikirkan bagaimana tanggungjawab untuk mengaplikasikannya di lapangan. Artinya ini butuh komitmen bersama, " kata Acong.

 

 

Koropak.co.id - Implementasi Wisata Integrasi Butuh Komitmen dan Tanggungjawab 2

 

Baca : Bank Indonesia Optimis Ekonomi Tumbuh Melesat Melalui Pariwisata

 

 

Ditambahkan Acong, saat ini yang harus dijalankan yaitu komitmen pemerintahan serta pihak terkait yang harus terlaksana dengan baik. Di sisi lain ia merasa miris sebab melihat gambar-gambar pariwisata yang ditunjukkan terlihat menarik namun kenyataannya berbeda contoh kecilnya Objek Wisata Situ Gede.

"Cirahong yang terlihat bagus di gambar meskipun itu sangat bagus artistik serta desainnya, namun kenyataannya kalau kita ke sana apakah ada area untuk menikmatinya? Kan tidak ada," katanya.

Acong optimis kerjasama wisata terintegrasi harus dapat terealisasi. Hanya, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah pembenahannya terlebih dahulu.

"Biasanya pemerintah selalu begitu, menunggu dulu anggaran dari Pemerintah Provinsi bahkan pusat. Harusnya ada alokasi dari APBD daerah untuk mengaplikasikan pembenahan sehingga tidak menggantungkan diri kepada yang lain, " katanya.*

 

Baca pula : Enam Kepala Daerah Komitmen Tingkatkan Pariwisata Dengan Kebudayaan