Polres dan Kejaksaan Bakal Dilaporkan LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya

Minggu, 18 Agustus 2019 18:31 D. Farhan Kamil Desa

Polres dan Kejaksaan Bakal Dilaporkan LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya

 

 

Koropak.co.id - LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu dekat berencana akan melaporkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya, ke Propam Polri dan Komisi Kejaksaan.

Hal itu agar mendapatkan perhatian dan pantauan khusus atas penanganan kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) tahap II / 2017 yang dilakukan oleh Kepala Desa Cipakat, beserta kasus-kasus lainnya yang sedang ditangani oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

"Ini bentuk lain dari dukungan moral kepada aparat penegak hukum (APH), agar lebih serius menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, yang statusnya sudah tersangka. Tetapi hingga kini bebas berkeliaran," kata Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofik, Minggu (18/8/2019).


Baca : Waspada Jerat Hukum Kades Baru Mesti Paham Tata Kelol Pemerintahan

Disamping itu terang dia, LBH Ansor, PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Jaringan Tasikmalaya, mendukung NU Ranting Cipakat beserta tokoh-tokoh Cipakat yang berencana mengkonsolidir OKP, Ormas dan massa yang besar, membetuk Forum Penyelamat Penegakan dan Supremasi Hukum Kabupaten Tasikmalaya.

Forum ini nantinya akan melakukan gerakan ke Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang dianggap telah melakukan pembiaran dan tidak mengupayakan tindakan tegas berupa pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa yang sudah berstatus tersangka.

"Kades ini kan statusnya sudah jadi tersangka tindak pidana korupsi sejak bulan Januari 2019. Dan sesuai Perda No 2 Tahun 2017 Desa Pasal 77 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, maka ia tidak bisa begitu saja dibiarkan," ucapnya. *


Baca : Banyak Kades Korupsi Dana Desa Dewan Dewan Kota Tasikmalaya Wanti Wanti Lurah


Berita Terkait