Daerah Otonom Baru Tasikmalaya Selatan Terbentur Ibu Kota

Jum'at, 30 Agustus 2019 17:31 D. Farhan Kamil Daerah

Daerah Otonom Baru Tasikmalaya Selatan Terbentur Ibu Kota

 

Koropak.co.id - Penjabat Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. Iin Aminudin menegaskan, Pemkab Tasikmalaya sedang menyempurnakan beberapa kekurangan dari dokumen yang sebelumnya sudah disampaikan kepada pihak provinsi.

Ha itu menyusul surat kiriman dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Drs. H. Daud Achmad, M.AP perihal fasilitasi penataan daerah.

"Sejak beberapa tahun lalu, kita sudah menyampaian dokumen-dokumen usulan terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) Tasikmalaya selatan (Tasela). Dan kita akan menyempurnakan dokumen tersebut sesuai ketentuan," kata Iin, Kamis (29/8/2019).

Disebutkan, pemerintah sudah menyampaikan dokumen terkait pembagian aset juga pembagian wilayah termasuk ploting ASN. "Kita sudah menyampaikan dokumen terkait pembagian wilayah dengan 10 kecamatan yang akan masuk dalam DOB Tasela, termasuk dokumen aset seperti bangunan SD dan SMP. Sedangkan untuk aset bangunan SMA menjadi ranah/kewenangan pihak provinsi," ujarnya.

 

koropak.co.id - Daerah Otonom Baru Tasikmalaya selatan Terbentur Ibu Kota (2)

 

Baca : Bupati Usulkan Pembuatan Replika Prasasti Geherhanjuang

Untuk masalah ASN terang Iin, pemerintah sudah menyiapkan dokumen terkait siapa ASN yang bakal ditempatkan di DOB untuk menempati sejumlah SKPD di pemerintahan baru.

"Kita sudah siapkan untuk ploting PNS yang ada di 10 kecamatan tadi. Tinggal menghitung berapa SKPD-nya dan berapa jumlah ASN yang dibutuhkan untuk menempati SKPD tersebut," ucapnya.

Secara umum terang dia, usulan terbentuknya DOB sudah selesai. Hanya ada satu persoalan yang harus diselesaikan yaitu soal penentuan lokasi ibu kota.

"Kemarin bersama tim melihat dokumen-dokumen yang sudah disampaikan. Kemudian kita mengecek beberapa kekurangan di antaranya soal kepastian ibu kota," tuturnya.

Lebih lanjut Iin menyebutkan, bahwa untuk lokasi ibu kota, harus berada di atas lokasi yang bersertifikat. Artinya didahului dengan proses penyerahan tanah kemudian diterbitkan sertifikatnya.

"Ini yang perlu dimusyawarahkan. Siapa yang menyerahkannya kemudian diterbitkan sertifikatnya baru kemudian diusulkan.," kata Iin.*


Baca : Dinikahi Warga Cina Potensi Alam Tasela Terancam


Berita Terkait