Dewan Laporkan Hasil Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2020

Senin, 02 September 2019 22:22 Dede Hadiyana Parlemen

Dewan Laporkan Hasil Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2020

 

Koropak.co.id - Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2020, disimpulkan bahwa usulan telah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta perkiraan kondisi keuangan tahun 2020.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat dalam Rapat Paripurna Ke-13 dengan agenda Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2020 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (2/9/2019).

"Untuk itu, rancangan KUA-PPAS Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2020 tersebut dapat disepakati bersama dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA-PPAS Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2020," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran merekomendasikan terkait anggaran belanja, anggaran untuk kegiatan, dan anggaran dana kelurahan. Pada anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipandang terlalu besar serta intensitas pelaksanaannya setiap tahun.

"Guna lebih efektif dan efisien, serta demi memenuhi pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya, anggaran tersebut alangkah baiknya ditekan mengingat perlengkapan dan peralatan kantor masih layak untuk dipakai," katanya.

 

Koropak.co.id - Dewan Laporkan Hasil Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2020 (2)

 

Baca : Perda Ketahanan Keluarga, Karya Terakhir Dewan Periode 2014-2019

 

Sedangkan pada kegiatan penyusunan dokumen pada setiap OPD berbeda jumlah anggarannya sehingga pihaknya merekomendasikan agar anggaran untuk kegiatan yang menghasilkan keluaran berbentuk dokumen dengan judul yang sama dapat diseragamkan dengan mengacu pada prinsip efektif dan efisien.

Selain itu, anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam pelaksanaannya, terdapat kegiatan pemberdayaan yang dipandang tumpang tindih dengan kegiatan yang terdapat di OPD.

"Oleh sebab itu, kami merekomendasikan juga agar Pemkot Tasikmalaya melaksanakan harmonisasi program pemberdayaan yang ada di OPD dengan yang ada di tingkat kecamatan hingga kelurahan, demi ketepatan sasaran dan ketepatan anggaran," ucapnya.*

 

Baca pula : Dewan Sampaikan Laporan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan



Berita Terkait