Dewan Kecewa Implementasi Perda Izin Lingkungan Nihil

Senin, 09 September 2019 18:26 Clara Aditia Parlemen

Dewan Kecewa Implementasi Perda Izin Lingkungan Nihil


Koropak.co.id - Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya periode 2019-2024, Dede SIP mewajarkan geramnya para aktivis lingkungan yang mempersoalkan rusaknya Sungai Ciwulan. Dede menilai, para aktivis lingkungan tahu betul persoalan pencemaran lingkungan sehingga sudah sangat wajar jika masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintah daerah dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan saat terjadi kerusakan lingkungan seperti halnya Sungai Ciwulan.

Hal itu disampaikan Dede kepada Koropak selepas menerima audiensi dari gabungan 50 organisasi, mulai organisasi mahasiswa yang terdiri atas BEM Tasikmalaya, HMI, PMII, dan KAMMI, organisasi pecinta alam FKPAT, Karang Taruna, Komunitas Cermin, Republik Aer, dan organisasi lainnya yang tergabung dalam Forum Tasikmalaya Penyelematan Sungai Ciwulan (Fortas Tai) yang digelar di DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (9/9/2019).

"Aktivis geram wajar, karena kami juga merasakannya. Kami kecewa karena kami sudah susah-susah membahas dan menerbitkan Perda Izin Lingkungan di tahun 2016, tapi masih saja terjadi pencemaran lingkungan. Kan gunanya Perda Izin Lingkungan untuk mengantisipasi hal seperti ini. Jelas, ini menunjukan penegakkan Perda Izin Lingkungan masih belum nampak," katanya.

Dede menyampaikan terimakasih kepada para aktivis lingkungan, mengingat melalui audiensi tersebut, dewan seolah diingatkan dan disadarkan untuk mengevaluasi penegakkan Perda Izin Lingkungan oleh pihak eksekutif sebagai eksekutor Perda.

 

 

Koropak.co.id - Dewan Kecewa Implementasi Perda Izin Lingkungan Nihil (2)

 

Baca : Sungai Tercemar, Ratusan Ikan Mati Mendadak

"Kami akan mengevaluasi langkah-langkah eksekusi Perda yang dilakukan eksekutif. Sudah sejauh mana menegakkan Perda Izin Lingkungan karena masih saja terjadi pencemaran lingkungan. Terlebih, bicara soal lingkungan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap lingkungan, khususnya sungai. Belum lagi ekosistem sungai," ujarnya.

Dede menilai masukan dari para aktivis lingkungan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan atas pelaksanaan Perda.

"Dalam Perda, diatur tentang ada evaluasi, pengawasan dan pengendalian. Seharusnya perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan bisa terevalusi oleh eksekutif. Jika benar melanggar, harusnya dijatuhi sanksi sebagaimana jelas teratur dalam Perda Izin Lingkungan. Bahkan sanksinya bisa berupa pencabutan izin lingkungan terhadap perusahaan tersebut," tutur Dede.*

 

Baca pula : Dewan Kecewa Implementasi Perda Izin Lingkungan Nihil

 


Berita Terkait