Dewan Segera Evaluasi Kinerja Dinas Pelaksana Perda Izin Lingkungan

Senin, 09 September 2019 19:29 Clara Aditia Parlemen

Dewan Segera Evaluasi Kinerja Dinas Pelaksana Perda Izin Lingkungan


Koropak.co.id - Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya masa bakti 2019-2024, Ishak Farid menuturkan adanya audiensi dari aktivis lingkungan yang menuntut penanggulangan dinas terkait terhadap tercemarnya Sungai Ciwulan, merupakan buntut ketidakberjalanan sistem di eksekutif, terutama dalam pelaksanaan Perda Izin Lingkungan.

Hal itu disampaikan Ishak kepada Koropak selepas menerima audiensi dari gabungan 50 organisasi, mulai organisasi mahasiswa yang terdiri atas BEM Tasikmalaya, HMI, PMII, dan KAMMI, organisasi pecinta alam FKPAT, Karang Taruna, Komunitas Cermin, Republik Aer, dan organisasi lainnya yang tergabung dalam Forum Tasikmalaya Penyelematan Sungai Ciwulan (Fortas Tai) yang digelar di DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (9/9/2019).

"DPRD sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, dengan membuat Perda Izin Lingkungan. Terjadinya pencemaran Sungai Ciwulan menjadi wujud tidak berjalannya implementasi Perda tersebut oleh pihak eksekutif. Oleh sebab itu, kami akan segera mengevaluasinya," katanya.

 

Koropak.co.id - Dewan Segera Evaluasi Kinerja Dinas Pelaksana Perda Izin Lingkungan (2)

 

Baca : Sungai Ciwulan Tercemar, Dewan Minta Dinas Lakukan Akselerasi

 

Evaluasi, kata Ishak, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instansi terkait melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat. Produk hukum sudah tentu akan berjalan ketika sistem implementasinya berjalan. Namun, kemana arah implementasi kebijakan tersebut, bergantung pada pelaksananya.

"Sehingga, adanya ketidakoptimalan implementasi Perda Izin Lingkungan yang dibuktikan dengan tercemarnya Sungai Ciwulan, akan menjadi bahan bagi kami untuk mengevaluasi dinas terkait," tuturnya.

Kelestarian lingkungan, kata Ishak, merupakan tanggungajawab pemerintah, melalui dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup. Termasuk menumpuknya sampah di sungai, hal itu menunjukan bahwa dinas tidak dapat bekerja dengan baik dalam menanggulangi pembuangan sampah sembarangan, padahal sudah ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Jadi kekurangannya apa, kita akan evaluasi. Terkait tri kewenangan, yakni kewenangan kota, kabupaten, dan provinsi dalam mengatasi pencemaran Sungai Ciwulan, kami mendorong agar adanya good will dari pemerintah," katanya.*

 

Baca pula : Terkait Pencemaran Lingkungan, Dewan Sudah Sering Ingatkan Pemerintah


Berita Terkait