Permenpar MKK, Upaya Tangani Krisis Pariwisata Tanah Air

Selasa, 10 September 2019 10:54 Dede Hadiyana Nasional

Permenpar MKK, Upaya Tangani Krisis Pariwisata Tanah Air

 

Koropak.co.id - Posisi negara Indonesia yang terletak di Cincin Api pasifik dihadapkan pada berbagai ancaman bencana alam. Baik bencana alam tektonik maupun bencana alam vulkanik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam acara sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di Balariung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kantor Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Jakarta, Senin (9/9/2019).

"Sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik karena alam maupun non alam merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing internasional. Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata harus memahami resiko bencana dan krisis di wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi MKK yang dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya tersebut menyuguhkan sejumlah materi pembahasan yang diantaranya Manajemen Krisis Kepariwisataan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Krisis Kepariwisataan, dan Peta Geospasial Krisis Kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019.

 

Koropak.co.id - Permenpar MKK Siap Tangani Krisis Pariwisata Tanah Air (2)

 

Baca : Indonesia Dijadikan Laboratorium Kajian Bencana

Doni mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi MKK Daerah tersebut dalam rangka menyamakan persepsi dan komitmen dalam pengelolaan krisis kepariwisataan serta mensinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi serta penanganan bencana krisis kepariwisataan.

"Manajemen Krisis Kepariwisataan atau MKK menjadi pedoman dalam menangani krisis pariwisata di tanah air ini yang mengacu pada standar dunia yakni UN World Tourism Organization (UN-WTO)," ucapnya.

Ditambahkan Doni, Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan yang dikeluarkan Menteri Pariwisata tersebut, digunakan sebagai payung hukum dalam melaksanakan MKK.

"Permenpar MKK ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani, dan mengevaluasi Krisis Kepariwisataan agar kepariwisataan baik nasional, provinsi, kota atau kabupaten dapat terlindungi dan berkesinambungan," katanya.*

 

Baca pula : BPNB Kaji Inovasi Kebencanaan di Indonesia