Anggaran Minim Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Ketar Ketir

Rabu, 18 September 2019 11:27 D. Farhan Kamil Pilkada

Anggaran Minim Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Ketar Ketir

 

Koropak.co.id - Setelah dilakukan rasionalisasi, usulan awal kebutuhan biaya Pilkada 2020 yang disodorkan KPU Kabupaten Tasikmalaya di angka Rp 85 miliar kemudian Rp 62 miliar, akhirnya turun menjadi Rp 57,5 miliar dengan memangkas volume/nilai kebutuhan penyelenggaraan Pilkada, terutama untuk honorarium badan Adhock sebagai kebutuhan terbesar.

Meskipun telah dilakukan pemangkasan bahkan dengan angka Rp 57,5 milyar itu, menempatkan Kabupaten Tasikmalaya berada di posisi urutan terbawah dari sisi kemampuan anggaran untuk standar honorarium badan adhock, dibanding 7 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang juga akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, lagi-lagi Pemkab Tasikmalaya masih memangkas anggaran menjadi Rp 50 milyar yang kemudian ditetapkan dalam Perubahan APBD 2019 dan APBD murni 2020.

Ironisnya, sebelum anggaran Pilkada itu ditetapkan dalam APBD, KPU mengaku dalam setiap pertemuan baik dengan dewan maupun pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara terpisah, belum menemuka kata akhir atau kesepakatan. Artinya selama itu hingga terjadinya penetapan APBD baik perubahan maupun murni, proses yang dilakukan KPU masih dalam tataran negosiasi.

"Perlu kita klarifikasi bahwa setiap rapat KPU, Bawaslu dengan pihak dewan, tidak ada kesepakatan akhir dan belum ada keputusan yang diambil terutama kepada masalah besaran anggaran Pilkada 2020. Yang kita ketahui, hasil dari setiap pertemuan itu, selalu menyajikan hasilnya akan dikaji ulang. Keinginan kita itu dan sudah kita sampaikan, bahwa kita butuh duduk bareng. Di situ ada KPU, Bawaslu, DPRD dan TAPD," kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, Selasa (17/9/2019).

 

Koropak.co.id - Anggaran Minim Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Ketar Ketir (2)

 

 

Baca : KPU dan Bawaslu Usulkan Anggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

 

KPU terang dia, sejak awal berharap semua pihak bisa duduk bersama dan membedah seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkada di hadapan semua pihak, mencermati dan mengoreksinya. Sayangnya, hingga anggaran telah ditetapkan pemerintah, rapat bersama belum pernah terjadi.

"Pada kondisi seperti ini, pada akhirnya kita akan terus membuka jalur komunikasi dengan pihak pemerintah. Bahkan Senin kemarin kita telah memyampaikan kembali angka kebutuhan pasca rasionalisasi kepada pimpinan dewan sementara dan para ketua/perwakilan fraksi. Kita minta pemerintah memberi solusi terbaik demi terselenggaranya hajat demokrasi warga Kabupaten Tasikmalaya yang lancar serta demokratis," tuturnya.

KPU juga tambah Zamzam akan membawa permasalahan tersebut ke KPU Provinsi. "Jika ruang negosiasi tak lagi memungkinkan di tataran kabupaten, ya akan kita bawa ke proivinsi. Kita sudah mentok tidak bisa anggaran dirasionalisasikan lagi," ujarnya.

Secara tegas Zamzam menyebutkan, apabila tidak ada lagi kemungkinan tambahan anggaran untuk Pilkada, maka KPU memutuskan untuk tetap menjalankan tahapan-tahapan sesuai ketersediaan anggaran.

"Jika anggarannya hanya mencukupi misalnya sampai tahap pencalonan, ya sudah sampai di situ, selanjutnya kita serahkan kepada pemerintah. Atau lebih ekstrimnya sejak awal KPU nyatakan tidak sanggup menyelenggarakan tahapan Pilkada. Keterselenggaraan Anggaran Pilkada harus terjamin sejak awal hingga akhir," ucapnya.*


Berita Terkait