Sulit Anggaran, Desa-Desa di Kabupaten Tasikmalaya Menjerit

Selasa, 01 Oktober 2019 16:44 D. Farhan Kamil Desa

Sulit Anggaran, Desa-Desa di Kabupaten Tasikmalaya Menjerit

 

Koropak.co.id - Menyiasati belum turunnya Anggaran Dana Desa (ADD) yang sejatinya terealisasikan sejak bulan Juli 2019 lalu, sejumlah kepala desa terpaksa melakukan pinjaman ke pihak eksternal untuk menutupi biaya operasional terutama untuk belanja ATK termasuk honor staf dan karyawan desa.

Mandegnya kucuran dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya hari ini, dirasakan sangat memberatkan pihak desa yang harus tetap melayani masyarakat di saat honor aparatur pemerintahan desanya hingga hari ini juga belum menerima penghasilan tetap (siltap).

"Ya intinya kita belum menerima kucuran anggaran dari Pemkab Tasikmalaya dengan alasan masih cut off. Solusinya sebagian Kades terpaksa melakukan pinjaman dana ke pihak ke tiga untuk menutupi biaya operasional di desa. Belanja kebutuhan operasional desa itu kan gak bisa ditunda. Kecuali roda pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, menjadi mandeg," kata Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tasikmalaya, Panji Permana didampingi Wakil Ketua Umum DPC APDESI, Harun, Senin (1/1/2019).

Di samping ADD, dana penyertaan untuk honor ketua RT dan RW serta BPD juga sama belum turun. Hingga akhirnya para Kades terpaksa harus banyak menjelaskan kepada masyarakat tentang alasan yang sebenarnya.

Menurutnya, bagi sebagian besar desa yang sudah menyerap Dana Desa (DD) tahap II, sedikit banyak terbantu untuk menopang jalannya roda pemerintahan di desa. Dan di bulan Oktober ini sudah masuk ke DD tahap III.

 

Koropak.co.id - Sulit Anggaran, Desa-Desa di Kabupaten Tasikmalaya Menjerit  (2)

 

 

Baca : Masyarakat Desa Sejahtera Melalui DD dan ADD

 

Tetapi bagi sebagian kecil desa, ada yang belum bisa menyerap DD dari kas daerah. "Tercatat ada 53 desa yang belum menyerap DD tahap II. Dalam kondisi mandegnya anggaran seperti saat ini, tentu saja bisa mengganggu kelancaran kerja pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan Kabupaten Tasikmalaya," tutur Panji.

Yang memberatkan kata dia, akibat masih ada beberapa desa yang belum menyerap DD tahap II itu, maka resikonya adalah DD tahap III belum bisa diserap. Padahal bulan Oktober ini seharusnya sudah bisa si serap.

"Laporan administrasi DD tahap II itu kan harus menyeluruh alias tidak bisa parsial per satu desa dan di Kabupaten Tasikmalaya ini ada 351 desa. Jika laporannya yang dikirim oleh Pemkab ke pusat belum lengkap 351 desa, maka pusat juga tidak akan menurunkan anggaran untuk DD tahap III. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ini menghambat akselerasi pembangunan di desa-desa," ujarnya.

Ironisnya, saat ADD ditanya ke lembaga pemerintah terkait, yang muncul justru terkesan saling lempar.

"Kita tanya ke bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Tasikmalaya, jawabannya masih cut off karena APBD dalam tahap evaluasi. Sementara dari pihak Dinas Keuangan menegaskan bahwa anggaran sudah bisa dicairkan tinggal menunggu administrasi dari dinas terkait dalam hal ini menunggu usulan dari Pemdes," kata Harun.*

 

Baca : Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Disidangkan


Berita Terkait